Modernisasi OSS Versi 1.1

Semenjak diberlakukan OSS Versi 1.0 pada pertengahan 2018 lalu, pengguna sistem yang sebagian besar adalah pelaku usaha merasakan banyak manfaat dari kehadirannya. Namun seiring berjalannya pengoperasian, mulai terasa beberapa kendala yang menghambat penggunaan OSS dalam proses penerbitan perizinan. Sehingga pemerintah mulai mengadakan evaluasi terhadap kinerja dari sistem online tersebut.

Sistem versi terbaru ini dijuluki dengan OSS 1.1 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2020. Namun sebelumnya pada tanggal 31 Desember 2019 pemerintah melakukan migrasi atau perpindahan data dari OSS 1.0 ke OSS 1.1 mulai pukul 00.00 s.d pukul 23.59 WIB, sehingga pada waktu tersebut layanan OSS dihentikan sementara.

Perubahan yang akan diberlakukan secara signifikan yaitu terkait pencatatan total nilai investasi, dimana pada OSS 1.0 berdasarkan pada KBLI 2 digit, dan pada OSS 1.1 akan diberlakukan menjadi 5 digit sesuai dengan KBLI keluaran terbaru yakni 2017. Selanjutnya Pemerintah mengumumkan beberapa hal yang akan ditambahkan dalam implementasi sistem versi terbaru ini, diantaranya adalah :

1. Jenis kegiatan

   Agar dipilih : (utama / pendukung / kantor administrasi)

2. Apakah lokasi proyek ini memiliki npwp berbeda dengan kantor pusat?

   Agar dijawab : (ya / tidak)

3. Nama penanggung jawab proyek

   Diisi dalam rangka izin lingkungan. Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan

4. Status lahan

   Agar dipilih : (sewa / bukan sewa)

Dengan diberlakukannya KBLI 2017, maka wajib terjadi penyesuaian terhadap legalitas perusahaan berupa pembaruan bidang usaha yang tercantum pada maksud dan tujuan di Akta, sehingga perlu diadakan perubahan dalam sistem AHU Online untuk perusahaan berbentuk PT, CV, Firma dan Persekutuan Perdata. Hal ini tidak berlaku untuk pelaku usaha perseorangan, yayasan, koperasi, dan kantor perwakilan. Transformasi yang akan terjadi ini tentu banyak menimbulkan kontroversi dikalangan para pengguna OSS.

Pertama, terganggunya masa pengajuan perizinan disaat migrasi sistem lama ke sistem terbaru, karena dapat dipastikan akan menghambat terbitnya izin baru atau perubahan yang sudah terlanjur di ajukan dalam sistem.

Kedua, penyesuaian kode digit KBLI terbaru yang mau tak mau memberikan konsekuensi kepada perusahaan untuk memperbarui legalitasnya. Hal ini tentunya akan membebankan pengusaha atas perubahan Akta dan penyesuaian legalitas lainnya diluar biaya kegiatan operasional kantor.

Ketiga, dan yang tak kalah pentingnya ialah pembekuan NIB. OSS versi 1.0 berlandaskan PP Nomor 24 Tahun 2018 yang mengatur 20 bidang perizinan, apabila perusahaan tersebut memiliki sektor perizinan diluar 20 bidang tersebut maka konsekuensinya adalah mengurus komitmen tambahan. Apabila komitmen tidak segera diurus maka sanksinya adalah pembekuan NIB. Maka dari itu, lahirnya OSS 1.1 ini diharapkan bisa memberikan kejelasan bagi pelaku usaha dan dibuatkan peraturan yang lebih relevan.

Kemudian yang keempat adalah terulurnya jangka waktu yang dibutuhkan dalam mengisi kolom formulir elektronik, dikarenakan versi terbaru ini dirasa lebih kompleks dalam implementasinya.

Silakan Menggunakan Jasa Jatim jika Anda tidak ingin pusing atau melakukan kesalahan input data. Salam sukses.