Pemegang Saham Tunggal PT, Apa Mungkin?
Penting untuk diingat bahwa, UUPT juga mengatur bahwa apabila telah lewat batas waktu 6 (enam) bulan tersebut diatas dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham tunggal dimaksud akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan.
Perseroan Terbatas (PT) dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) didefinisikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Sebagai suatu persekutuan modal, UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan, dan tanggung jawab para pemegang saham adalah hanya sebesar saham yang dimilikinya, dari definisi tersebut diatas menunjukan bahwa tidak dimungkinkannya adanya pemegang saham tunggal pada suatu PT.
Namun ketentuan mengenai keharusan pendirian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan persekutuan modal diatas dikecualikan bagi PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara (BUMN) atau PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Pasar Modal, hal ini sebagimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7) UUPT.
Hingga saat ini, Kami masih banyak menerima pertanyaan dari calon klien mengenai apakah bisa seseorang menjadi pemegang saham tunggal di dalam suatu PT? atau bagaimanakah solusi apa bila terjadi suatu kondisi yang menyebabkan dalam perjalannya pemegang saham suatu PT menjadi kurang dari 2 (dua) orang?.
Jawaban atas pertanyaan tersebut diatas sebenarnya diatur dalam UUPT sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (5) UUPT yang menyebutkan bahwa ;
“Apabila setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain”.UUPT Pasal 7 ayat 5
Namun penting untuk diingat bahwa hal tersebut diatas merupakan suatu solusi sementara karena dalam ayat selanjutnya diatur bahwa apabila batas waktu 6 (enam) bulan dimaksud telah lewat dan pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham tunggal dimaksud akan bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, bahkan tidak hanya itu, atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 6 UUPT.
Jadi dapat disimpulkan bahwa selain dari Perseroan yang dikecualikan di dalam Undang-Undang, kepemilikan saham tunggal dalam PT tidak diperbolehkan kecuali terdapat suatu kondisi tertentu yang memaksa (itupun hanya bisa setelah PT didirikan dan memperoleh status badan hukum) untuk paling lama 6 (enam) bulan.
Sekian artikel tentang 'Pemegang Saham Tunggal PT, Apa Mungkin?' ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Salam sejahtera.
