Background slideshow header jasa jatim
para pekerja jasa perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan PT, CV, UD, SPT, IUMK dan Lainnya

ilustrasi perencanaan bisnis

Jasa Jatim

Profesional, Murah dan Ramah

alur rencana perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan Legalitas yang cepat dan terpercaya

Pentingnya Pemilihan Domisili Perusahaan

domisili pt perseroan terbatas di indonesia

Pemilihan tempat kedudukan perusahaan merupakan hal penting dalam memulai dan mengembangkan bisnis. Di samping pertimbangan bisnis, ada juga hal-hal penting dari aspek legal yang harus kamu tahu, terutama bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Kami akan jelaskan poin-poin pentingnya dalam aritkel kali ini.

Tempat Kedudukan Perusahaan

Identitas tempat kedudukan perusahaan dicantumkan dalam anggaran dasar. Untuk perusahaan berbentuk PT, maka alamat lengkap PT tersebut harus sesuai dengan tempat kedudukannya. Hal ini dikarenakan alamat tempat kedudukan PT nantinya harus disebutkan juga dalam surat-menyurat dan keperluan lainnya, sehingga melalui alamat tersebut PT dapat dihubungi.

Tempat kedudukan PT bisa berada di kota / kabupaten atau berkedudukan di desa atau kecamatan sepanjang anggaran dasar telah mencantumkan nama kota / kabupaten dari desa atau kecamatan tersebut.

Contohnya, PT A bertempat kedudukan di desa Bojongsari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Ingat, penggunaan nama desa / kecamatan sebagai tempat kedudukan harus diikuti dengan penyebutan nama kota / kabupatennya ya.

Penting untuk dicatat, tempat kedudukan PT sekaligus merupakan kantor pusat dari PT yang bersangkutan.

Bahkan sebelum PT memperoleh status badan hukum, saat hendak mengajukan permohonan pengesahan badan hukum, tempat kedudukan PT juga ditulis dalam format isian permohonan.

Kemudian, apabila terdapat perubahan anggaran dasar mengenai tempat kedudukan PT, perubahan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Domisili dalam Nomor Induk Berusaha (NIB)

Terkait tempat kedudukan atau domisili perusahaan, sebelumnya pernah dikenal istilah Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) dan Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yang pengurusannnya diatur oleh pemerintah daerah.

Akan tetapi, sebagai bentuk komitmen untuk memangkas rantai perizinan usaha agar tercipta iklim investasi yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta memutuskan untuk menghapus SKDP dan SKDU sebagai bagian dari prosedur perizinan berusaha. Kebijakan ini tertuang pada SK DPMPTSP 25/2019.

Sehingga, kini domisili PT cukup dibuktikan dengan NIB. Untuk mendapatkannya, kamu bisa melakukan pendaftaran melalui Sistem Online Single Submission (OSS). Nantinya NIB akan memuat beberapa informasi mengenai perusahaan, termasuk salah satunya alamat perusahaan.

Tetapi yang perlu diingat, domisili dalam NIB tersebut adalah yang tercantum dalam anggaran dasar yang juga merupakan domisili kantor pusat. Sedangkan kantor cabang tidak perlu memiliki NIB tersendiri.

Selain itu, jika kamu berencana mendirikan perusahaan di wilayah DKI Jakarta, pastikan alamat perusahaan kamu telah sesuai dengan ketentuan zonasi yang ada dalam Perda DKI 1/2014. Berdasarkan pengalaman kami, jika alamat perusahaan tidak sesuai dengan zonasi peruntukannya, maka izin usaha yang kamu ajukan tidak dapat diterbitkan.

Jika Anda tertarik menggunakan jasa kami, silahkan menghubungi nomor kontak yang terdapat dibawah postingan ini. Kami akan merespon secepat mungkin. Salam sukses selalu.

Bagikan artikel ini!
Artikel Menarik lainnya
pt. samsung electronics indonesia
Syarat Mutlak Pendirian PT Perseroan Terbatas
Bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT, silahkan simak informasi pengurusan PT ala Jasa Jatim. Ada penjelasan lengkap tentang apa ...
selengkapnya
pemegang saham tunggal dalam sebuah perusahaan
Pemegang Saham Tunggal PT. Apa Mungkin?
UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat ...
selengkapnya
setoran modal pt perseroan terbatas
Tatanan Setoran Modal PT
Modal Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) itu terdiri dari ...
selengkapnya
deskripsi secara lengkap mengenai pengertian dari cv persekutuan komanditer
Deskripsi CV Persekutuan Komanditer
CV merupakan kepanjangan dari Commanditaire Vennootschap, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Persekutuan Komanditer. CV adalah ...
selengkapnya
cv persekutuan komanditer Commanditaire Vennotschaap
Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)
Untuk mampu mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) pelaku usaha harus tahu beberapa hal-hal penting mengenai Pendirian CV ...
selengkapnya
pemilik cv persekutuan komanditer sedang mengalami kebanggkrutan
Pembubaran CV Dan Perubahan Anggaran Dasar
Berbagai faktor atau alasan bisa menjadi latar belakang pembubaran sebuah Badan Usaha, seperti CV. Karena dianggap tidak bisa ...
selengkapnya
pajak umkm turun menjadi 0.5 persen
Pajak Umkm Bergeser 0.5 Persen
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan final kini diturunkan menjadi 0,5%
selengkapnya
penjelasan mengenai pph final untuk umkm
Ulasan PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Ketentuannya adalah sebagai berikut
selengkapnya
umkm indonesia pengrajin sangkar burung
UMKM Bermitra Dengan Investor?
Di masa pandemi tahun 2020 ini, terpukulnya ekonomi, berdampak besar kepada para pelaku dunia usaha, salah satunya UMKM. Bantuan diberikan ...
selengkapnya
kartu npwp warna biru terbaru
Pembaharuan Data NPWP
Sekarang ini melakukan perubahan atau pembaharuan data NPWP tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk para wajib pajak yang sedang ...
selengkapnya
gedung yayasan atau lembaga
Modal Pokok Mendirikan Yayasan
Sebab jumlah kekayaan awal yayasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan ...
selengkapnya
lambang koperasi Simpan pinjam indonesia
Sistematis Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ini juga diatur dalam perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ...
selengkapnya