Background slideshow header jasa jatim
para pekerja jasa perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan PT, CV, UD, SPT, IUMK dan Lainnya

ilustrasi perencanaan bisnis

Jasa Jatim

Profesional, Murah dan Ramah

alur rencana perizinan usaha

Jasa Jatim

Pengurusan Legalitas yang cepat dan terpercaya

Teknik Perbaikan Akta Perusahaan

pemilik saham sedang melakukan perbaikan akta perusahaan

Seiring berkembangnya suatu perusahaan bukan tidak mungkin akan menemukan situasi sulit atau kendala yang mengharuskan adanya perombakan pada struktur yang berpengaruh pula pada data atau anggaran dasar yang tertera pada akta perusahaan. Bila sudah seperti itu tentu Anda wajib mengurus perubahan akta perusahaan termasuk yang berkaitan dengan biaya perubahan akta perusahaan. Lalu bagaimana prosedur yang harus dilakukan jika diperlukan perubahan pada akta perusahaan?.

Perubahan AD/ART

Di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 15 menjelaskan bahwa AD/ART Perseroan Terbatas (PT) mencakup beberapa informasi berikut ini ;

  1. Nama dan lokasi perseroan
  2. Maksud dan tujuan aktivitas perseroan
  3. Jangka berdirinya perseroan
  4. Tata cara penggunaan laba serta pembagian dividen
  5. Tata cara pengangkatan, pemberhentian serta penggantian anggota direksi dan komisaris
  6. Penetapan tempat serta tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
  7. Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan komisaris
  8. Klasifikasi serta jumlah saham
  9. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan serta modal disetor.

Namun perlu dicatat bahwa ada beberapa perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menkumham seperti ;

  • Perubahan nama atau kedudukan perseroan
  • Jangka waktu berdirinya perseroan
  • Jumlah modal dasar
  • Pengurangan modal disetor
  • Maksud dan tujuan/bidang usaha perseroan
  • Status perseroan
  • Perubahan Data Perseroan

Tidak hanya perombakan pada AD/ART, perubahan informasi umum perusahaan juga sering terjadi. Hal ini misalnya ;

  1. Penggabungan, peleburan atau pengambilalihan perseroan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar
  2. Berakhirnya status badan hukum perseroan
  3. Pembubaran perseroan atau berakhirnya jangka waktu operasional perusahaan
  4. Perubahan alamat lengkap perseroan
  5. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota direksi atau dewan komisaris
  6. Perubahan nama pemegang saham karena pergantian nama
  7. Perubahan susunan pemegang saham karena adanya pengambilalihan saham.

Perubahan data perseroan diatas wajib dilaporkan ke Kemenkumham serta diketahui oleh notaris. Pemilik perusahaan tidak perlu mengumumkan perubahan data perseroan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI). Setelah kita ketahui apa saja yang biasanya diubah dalam sebuah akta perusahaan, tentu informasi selanjutnya yang Anda butuhkan adalah bagaimana proses atau tahap-tahap yang harus Anda lakukan untuk mengubah kata perusahaan Anda.

Prosesnya tidaklah sulit, untuk perubahan baik yang mempengaruhi data AD/ART maupun data perseroan, seluruh proses perubahan data dilakukan oleh notaris. Anda dapat menggunakan jasa notaris yang berbeda dengan notaris saat pembuatan akta pendirian. Melakukan perubahan akta perubahan tetaplah membutuhkan waktu, untuk mencari notaris kemudian berkonsultasi. Tidak semua pengusaha memilki cukup waktu luang untuk melakukan hal tersebut. Maka untuk mempermudah perubahan akta perusahaan, para pemilik perusahaan akan menggunakan jasa konsultan seperti kami Jasa Jatim.

Jika anda tertarik untuk menggunakan jasa kami, silahkan menghubungi nomor kontak kami dibawah postingan ini. Untuk melihat jasa-jasa yang kami tawarkan, Anda dapat melihatnya di halaman utama situs ini.

Bagikan artikel ini!
Artikel Menarik lainnya
pt. samsung electronics indonesia
Syarat Mutlak Pendirian PT Perseroan Terbatas
Bagaimana prosedur dan syarat pendirian PT, silahkan simak informasi pengurusan PT ala Jasa Jatim. Ada penjelasan lengkap tentang apa ...
selengkapnya
pemegang saham tunggal dalam sebuah perusahaan
Pemegang Saham Tunggal PT. Apa Mungkin?
UUPT menyebutkan bahwa Perseroan atau PT harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat ...
selengkapnya
setoran modal pt perseroan terbatas
Tatanan Setoran Modal PT
Modal Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) itu terdiri dari ...
selengkapnya
deskripsi secara lengkap mengenai pengertian dari cv persekutuan komanditer
Deskripsi CV Persekutuan Komanditer
CV merupakan kepanjangan dari Commanditaire Vennootschap, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan Persekutuan Komanditer. CV adalah ...
selengkapnya
cv persekutuan komanditer Commanditaire Vennotschaap
Cara Mendirikan Persekutuan Komanditer (CV)
Untuk mampu mendirikan Persekutuan Komanditer (CV) pelaku usaha harus tahu beberapa hal-hal penting mengenai Pendirian CV ...
selengkapnya
pemilik cv persekutuan komanditer sedang mengalami kebanggkrutan
Pembubaran CV Dan Perubahan Anggaran Dasar
Berbagai faktor atau alasan bisa menjadi latar belakang pembubaran sebuah Badan Usaha, seperti CV. Karena dianggap tidak bisa ...
selengkapnya
pajak umkm turun menjadi 0.5 persen
Pajak Umkm Bergeser 0.5 Persen
Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditetapkan bahwa Pajak Penghasilan final kini diturunkan menjadi 0,5%
selengkapnya
penjelasan mengenai pph final untuk umkm
Ulasan PPh Final UMKM
Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018, jumlah Pajak Final yang harus dibayarkan UMKM adalah sebesar 0,5%. Ketentuannya adalah sebagai berikut
selengkapnya
umkm indonesia pengrajin sangkar burung
UMKM Bermitra Dengan Investor?
Di masa pandemi tahun 2020 ini, terpukulnya ekonomi, berdampak besar kepada para pelaku dunia usaha, salah satunya UMKM. Bantuan diberikan ...
selengkapnya
kartu npwp warna biru terbaru
Pembaharuan Data NPWP
Sekarang ini melakukan perubahan atau pembaharuan data NPWP tidak lagi menjadi suatu hal yang sulit untuk para wajib pajak yang sedang ...
selengkapnya
gedung yayasan atau lembaga
Modal Pokok Mendirikan Yayasan
Sebab jumlah kekayaan awal yayasan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan ...
selengkapnya
lambang koperasi Simpan pinjam indonesia
Sistematis Pendirian Koperasi Simpan Pinjam
Pendirian Koperasi Simpan Pinjam ini juga diatur dalam perundangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ...
selengkapnya